“Pembatasan Solar Subsidi Perlambat Sektor Usaha - Harian Medan Bisnis - Membangun Indonesia yang Lebih Baik”

Rabu, 06 Agustus 2014

“Pembatasan Solar Subsidi Perlambat Sektor Usaha - Harian Medan Bisnis - Membangun Indonesia yang Lebih Baik”


Pembatasan Solar Subsidi Perlambat Sektor Usaha - Harian Medan Bisnis - Membangun Indonesia yang Lebih Baik

Posted: 05 Aug 2014 05:43 PM PDT

Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut, Laksamana Adiyaksa, mengungkapkan, sejumlah sektor usaha seperti pertanian, jasa perdagangan, UMKM dan transportasi bakal mengalami gangguan kinerja akibat pembatasan waktu layanan itu. "Tapi, sektor transportasi yang paling banyak kena dampak, karena sebagian besar dari mereka menggunakan solar subsidi kecuali kendaraan atau truk industri," katanya kepada MedanBisnis, Selasa (5/8).

Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut perlu dikaji kembali lantaran hanya akan membuat aktivitas ekonomi terganggu. Proses distribusi produk-produk pertanian dipastikan bakal terganggu karena kebanyakan truk pengangkut beroperasi pada malam hari.

Dampak berikutnya, akibat distribusi terhambat, harga komoditas pertanian akan menjadi mahal dan sektor perdagangan mengalami gangguan. Bisa jadi, inflasi akan semakin tinggi. "Untuk itu, pemerintah seharusnya mengkaji lebih dalam sebelum mengeluarkan kebijakan. Apalagi, kebijakan pembatasan jam layanan ini belum tentu mampu menekan konsumsi bahan bakar. Permainan bisa terjadi pada siang hari," ungkapnya.

Ketua Apindo Sumut Parlindungan Purba menambahkan, Apindo dengan tegas menolak kebijakan pemerintah yang disebutnya kebijakan plin-plan. "Kita sangat setuju subsidi dikurangi untuk menekan beban pemerintah, tapi bukan gitu caranya. Kebijakan ini seperti dites dulu apakah masyarakat rebut atau tidak. Sekarang ini kan masih suasana Lebaran sehingga masyarakat tenang," katanya.

Pengamat ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin mengungkapkan, kebijakan pembatasan penyaluran BBM ini tidak akan efektif menekan konsumsi bahan bakar karena masih ada disparitas harga antara subsidi dan nonsubsidi. "Masyarakat akan mengakalinya dengan memanfaatkan celah dari kebijakan tersebut," katanya.
Maklum kebijakan yang dibuat pemerintah ini masih ambigu. Banyak celah yang bisa dimanfaatkan, di sisi lain banyak potensi para distributor dan pengecer minyak melakukan kecurangan. Kebijakan seperti ini secara tidak langsung mendidik pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk bertindak curang.

Pertamina Diminta Transparan
Anggota Komisi C DPRD Kota Medan Ilhamsyah meminta Pertamina transparan soal pembatasan solar bersubsidi khususnya terkait kuotanya. Karena pembatasan jam penjualan solar subsidi hingga pukul 18.00 WIB di 42 Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) di Sumut sejak kemarin dinilai tidak efektif dan dikuatirkan justru menimbulkan kepanikan pasar.

"Kita menilai hal ini bukanlah langkah yang efektif sebagai upaya melakukan penghematan. Kita meminta pihak Pertamina harus transparan, khususnya masalah kuota. Pertamina harus memberitahukan berapa kuota masing-masing SPBU yang ada," katanya.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, transparansi tersebut perlu dilakukan guna menghindari terjadinya monopoli pembelian secara besar-besaran oleh oknum-oknum yang ingin memanfaatkan situasi. "Siapa yang menjamin kalau situasi ini tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi,"ujarnya.

Lebih lanjut dikatakanya, berdasarkan data tahun 2013 di Kota Medan terdapat sebanyak 89 SPBU, di mana pemakaian premium mencapai 39.600 kiloliter (KL) per bulan dan solar 16.700 KL. "Jadi, kalau dirata-ratakan masing-masing SPBU mendapatkan kuota solar sekitar 187 KL lebih. Nah, bagaimana kalau SPBU tersebut menjual di atas angka tersebut, ini yang harus diantisipasi," terangnya.

External Relation Pertamina Marketing Operation Region I, Brasto Galih Nugroho mengatakan, pembatasan jam layanan solar adalah upaya pemerintah menekan penggunaan BBM solar subsidi termasuk penyalahgunaannya."Justru pembatasan ini dipadang oleh BPH Migas sebagai upaya meminimalisir penyalahgunaan BBM bersubsidi. Sepengetahuan kami, SPBU menjalankan ini, jadi tidak benar ada penimbunan," kata Brasto Galih.

Menyinggung masih banyaknya pemakai solar yang belum mengetahui kebijakan pembatasan layanan itu, Pertamina menurut Brasto Galih sudah melakukan upaya sebaik mungkin."Kami menerima surat BPH Migas tanggal 27 Juli 2014 dan berupaya maksimal untuk mensosialisasikannya. Kami telah bikin spanduk di masing-masing SPBU," ujarnya.

Untuk Sumut, ungkap Brasto, kuota solar subsidi sebanyak 1 juta kiloliter (kl). Dari kuota itu, terealisasi 637.000 kl sampai Juli 2014. "Atau sudah over 9% dari kuota penyaluran yang ditarget dari Januari-Juli 2014," ujarnya.

Secara terpisah, Komisi B DPRD Sumut menyayangkan kebijakan itu diterapkan. Dia menyebutkan, jangan sampai dunia usaha, khususnya sektor mikro dan kecil menjadi terganggu. Pemerintah, lanjutnya, harus benar-benar melindungi usaha mikro kecil dari dampak pembatasan jam layanan solar subsidi ini.

Aduhot menambahkan, perlu pengawasan yang melibatkan semua stakeholder agar penyimpangan penyaluran dapat ditekan. "Sebab bukan tidak mungkin terjadi pengalihan stok yang aturannya dijual subsidi namun dialihkan ke nonsubsidi pada malam harinya," katanya. (daniel/wismar/benny/irvan)

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.

Diposkan oleh iwan di 01.29  

0 komentar:

Poskan Komentar