“Forsi Laporkan Dugaan Penyelewengan Angkasa Pura II ke KPK - Poskotanews”

Rabu, 20 Agustus 2014

“Forsi Laporkan Dugaan Penyelewengan Angkasa Pura II ke KPK - Poskotanews”


Forsi Laporkan Dugaan Penyelewengan Angkasa Pura II ke KPK - Poskotanews

Posted: 20 Aug 2014 01:06 AM PDT

Rabu, 20 Agustus 2014 14:53:44 WIB

KPK Gedung

JAKARTA (Pos Kota) – Forum Komunikasi Rakyat untuk Transparansi (Forsi) melaporkan dugaan penyelewengan yang berpotensi menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 549 juta dalam kasus PT BDL. KPK diharapkan menggunakan kasus ini untuk mengungkap kasus lainnya yang lebih besar di lingkungan PT Angkasa Pura II, sebagaimana menjadi sorotan masyarakat selama ini.

Ketua Umum Forsi, Berman Nainggolan Lumban Raja yang dihubungi wartawan, Rabu siang membenarkan pihaknya melaporkan hal itu dengan bukti-bukti dari hasil internal auditor yang diperoleh lembaga anti korupsi tersebut. "Kami sudah lapor secara resmi ke KPK dengan nomor registrasi 1122975 tertanggal 19 Agustu 2014," tegasnya sambil memperlihatkan tanda terima KPK.

Berman mengungkapkan kerugian berdasarkan hasil internal auditor sebesar Rp 549 juta itu baru terhadap kasus PT BDL saja, belum kasus pergudangan lainnya. Forsi yakin apabila KPK serius menangani kasus ini melalui pintu masuk datanya akan menghasilkan kasus lain yang lebih besar. "Selama ini sudah diberitakan pers, kami menyerahkan data untuk melengkapi," tambahnya.

Dalam laporan hasil investigasi atau pemeriksaan khusus terhadap proses kerja sama usaha warehousing lini-1 PT Angkasa Pura II dengan PT BDL yang dilakukan oleh Kartono (Pengawas Tim), disimpulkan selain berpotensi menimbulkan kerugian material dan inmaterial, proses penerbitan ijin prinsip tidak sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip GCG dilingkungan PT Angkasa Pura II.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen/surat-surat terkait SPI merekomendasikan proses kerjasama pemanfaatan lahan untuk pergudangan kargo tidak dapat dilanjutkan karena PT BDL telah tidak mentaati ketentuan pada ijin prinsip. Unit ST (Pengembangan Usaha dan Bisnis Kargo Bandara Kantor Pusat) segera membuat surat pemutusan kerja sama dengan PT BDL.

Hasil investigasi dan pemeriksaan khusus memerintahkan managemen kantor pusat PT Angkasa Pura II memberikan sanksi administrasi sesuai PKB periode 2012-2013 kepada Wisnu Rahardjo/Deputi Pengembangan Usaha KP, Riyanto Hendro Cahyono / general Manager Cargo BSH, Wijaya/Asisten Deputi Bisnis Terminal Kargo KP. Ketiga pejabat ini dinilai melanggar Pasal 78 dengan sanksi sedang.

TIDAK DIBATALKAN

Meski proses perijinan tidak sesuai prosedur dan prinsip good corporate govermance (GCG), berpotensi merugikan dan telah direkomendasikan tidak dapat dilanjutkan, harus dibatalkan ternyata kerja sama PT Angkasa Pura II dengan PT BDL tetap berlangsung. Hal ini sempat menjadi sorotan masyarakat dan berita pers terkait penyimpangan kewenangan dan potensi korupsi.

Padahal dasar audit antara lain adalah disposisi Direktur Utama kepada Kepala Satuan pengawas Internal No. DU.2206/I tanggal 14 November 2013 yang isinya "Agar segera dilakukan audit komprehensif dengan mempertimbangkan masukan KBH, ditinjau dari lost, benefit, prosedur dan ketentuan lainnya guna diambil keputusan lebih lanjut." Ternyata setelah hasil audit, rekomendasi satuan pengawas internal untuk membatalkan tidak dilakukan, sampai saat ini PT BDL tetap membangun gudang yang tersendat-sendat.

(*/sir)

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.

Diposkan oleh iwan di 01.09  

0 komentar:

Poskan Komentar