“85% Tender Melanggar Aturan - Harian Medan Bisnis - Membangun Indonesia yang Lebih Baik”

Sabtu, 15 Maret 2014

“85% Tender Melanggar Aturan - Harian Medan Bisnis - Membangun Indonesia yang Lebih Baik”


This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.

85% Tender Melanggar Aturan - Harian Medan Bisnis - Membangun Indonesia yang Lebih Baik

Posted: 14 Mar 2014 05:21 PM PDT

Berita Terkini
E-paper
Foto Berita
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 11,380.00 11,420.00
SGD 8,980.80 9,028.85
JPY 111.67 112.40
MYR 3,464.63 3,502.59
CNY 1,850.70 1,864.00
THB 351.28 355.36
HKD 1,465.70 1,471.05
EUR 15,774.65 15,849.15
AUD 10,252.85 10,312.85
GBP 18,901.85 18,980.45
Last update: 15 Mar 2014 09:00 WIB
Headline News

Hari ini Pkl. 07:05 WIB - http://mdn.biz.id/n/84667/

85% Tender Melanggar Aturan

MASALAH TENDER - Kepala KPPU Medan Abdul Hakim Pasaribu (kiri) didampingi mantan Kepala KPPU Medan Goppera Panggabean menyampaikan pemaparan dalam acara pisah sambut di kantornya Jalan Juanda Medan, Jumat, 14 Maret. Hingga saat ini, KPPU Medan telah menerima sedikitnya 248 laporan pengaduan usaha tidak sehat, di mana 85% di antaranya merupakan laporan tender. (medanbisnis/daniel pekuwali)
"Kecurangan tender di proyek pemerintah masih sangat mendominasi masalah persaingan usaha di daerah ini. Bahkan hampir di seluruh Indonesia masalah ini mendominasi laporan yang KPPU terima," kata mantan Kepala KPPU KPD Medan, Goppera Panggabean dalam acara Pisah Sambut kepala KPD Medan yang baru di Medan, Jumat (14/3).

Dia mengungkapkan, dari laporan yang diterima tersebut, pihaknya telah menangani sedikitnya 25 perkara yang mana jika ditinjau dari substansi pelanggaran yang menjadi dasar pemeriksaan dan putusan, 84% perkara terkait dengan persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa. 23 perkara telah diputus, sedangkan 2 di antaranya masih dalam proses persidangan.

Pada tahun ini, KPPU Medan sendiri sedang melakukan proses penyelidikan sejumlah laporan di antaranya dugaan pelanggaran dalam tender pengadaan ternak kerbau untuk pengembangan budidaya kerbau di Dinas Peternakan Sumatera Barat, tender pengadaan alat kedokteran angiography di RSUD Dr. Zainoel di Banda Aceh, dugaan pelanggaran dalam pelelangan subsidi angkutan laut perintis pangkalan Teluk Bayur di Sumatera Barat dan sejumlah dugaan pelanggaran lainnya di Aceh, Sumut dan Sumbar.

Diakuinya, saat ini pihaknya masih memiliki sejumlah kendala dalam menciptakan iklim usaha yang sehat di daerah ini. Kendala yang dihadapi tersebut antara lain berhubungan dengan peraturan di masing-masing daerah yang memungkinkan celah bagi usaha tak sehat serta kewenangan KPPU yang dirasakan masih sangat terbatas.

Kepala KPD Medan yang baru, Abdul Hakim Pasaribu mengatakan, ke depan pihaknya akan berupaya fokus pada pencegahan masalah dengan melakukan kerja sama dengan pemerintah, pengusaha maupun pemangku kepentingan lainnya. "Saat ini, masih banyak peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah yang bisa dijadikan celah bagi pelaku usaha maupun panitia tender untuk melakukan praktik-praktik usaha yang tak sehat," ungkapnya.

Untuk itu, ke depan pihaknya akan berkoodinasi dengan pemerintah serta melakukan evaluasi kebijakan yang akhirnya bermuara pada saran pertimbangan untuk mencabut atau mengoreksi perda atau kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai persaingan usaha sehat. "Kami juga akan meningkatkan koordinasi dengan ombudsman, kepolisian, kejaksaan, asosiasi pengusaha, instansi pendidikan serta masyarakat untuk bersama-sama menciptakan iklim usaha yang sehat di daerah ini," paparnya.

Abdul Hakim yang sebelumnya bertugas di Makassar sebagai Kepala KPPU KPD Makassar resmi menggantikan Goppera Panggabean yang telah memimpin lebih dari dua tahun di daerah ini. Selanjutnya, Goppera sendiri akan menjabat sebagai Direktur Penindakan di KPPU Pusat. (daniel pekuwali)

BERITA TERKAIT

Diposkan oleh iwan di 01.38  

0 komentar:

Poskan Komentar