“Pertamina Tak Monopoli Bisnis LPG”

Selasa, 07 Januari 2014

“Pertamina Tak Monopoli Bisnis LPG”


Pertamina Tak Monopoli Bisnis LPG

Posted: 06 Jan 2014 09:43 PM PST

JAKARTA – Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mengatakan, PT Pertamina (Persero) tidak memonopoli bisnis liquefied petroleum gas (LPG) non-subsidi 12 kilogram.

"Tidak ada larangan bagi pelaku usaha lain untuk masuk dalam bisnis LPG 12 kilogram. Mereka tidak masuk, karena ini bisnis rugi," katanya seperti dikutip antaranews.com.

Ia mengemukakan, produksi LPG di Indonesia hanya dilakukan Pertamina, karena tidak ada badan usaha lain yang mau masuk di bisnis tersebut akibat harga masih murah atau jual rugi. "Jadi, tidak benar jika harga naik karena monopoli Pertamina. Bahkan, bisa dibalik, masih untung ada Pertamina yang mau jual rugi," ujarnya.

Said juga menyesalkan komentar sejumlah politisi yang mencari muka saat kisruh harga LPG. "Padahal, mereka tahu LPG 12 kilogram itu tidak disubsidi. Hanya tiga kilogram yang disubsidi. Dengan demikian, kenaikan harga 12 kilogram tidak perlu lapor pemerintah dan DPR. Hanya tiga kilogram yang perlu lapor," katanya.

Menurut dia, jika penguasa bisa memaksa BUMN berbisnis rugi karena tekanan politik, maka BUMN bisa habis. "BUMN adalah milik negara dan bukan pemerintah atau yang sedang berkuasa," katanya.

Ia juga mengatakan, bahan baku produksi LPG sekitar 60%-70% adalah impor. Sehingga, perubahan nilai tukar rupiah sangat berpengaruh pada harga pokok. Impor elpiji, juga berkaitan dengan komposisi gas domestik tidak cocok dan sudah terikat kontrak dengan asing.

Said menyatakan, kenaikan harga LPG 12 kilogram sudah tertahan selama lima tahun, karena dilarang pemerintah. Kerugian signifikan Pertamina di bisnis LPG 12 kilogram dimulai pada 2008, saat kurs melemah 25%.

"Saat itu, Pertamina minta naik, tapi dilarang pemerintah dengan alasan dekat Pemilu 2009. Demikian pula, usulan kenaikan selalu ditolak dan akhirnya kerugian makin besar," katanya.

Sementara itu, ia menilai, komponen biaya gas naik sekitar 250%-300% sejak lima tahun lalu. Ia juga menyoroti, Pertamina merugi karena LPG 12 kilogram justru dinikmati kalangan mampu.

"Bayangkan perusahaan asing, kafe, hotel, dan restoran mewah disubsidi Pertamina. Ini tidak adil bagi rakyat. Apakah ini juga dipikirkan politisi?" katanya. (*)

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.

Diposkan oleh iwan di 01.34  

0 komentar:

Poskan Komentar