“Rekening Gendut Seorang Aiptu - Suara Pembaruan”

Jumat, 24 Mei 2013

“Rekening Gendut Seorang Aiptu - Suara Pembaruan”


Rekening Gendut Seorang Aiptu - Suara Pembaruan

Posted: 24 May 2013 01:14 AM PDT

Rekening Gendut Seorang Aiptu
Jumat, 24 Mei 2013 | 15:09

Temuan rekening gendut atas nama Ajun Inspektur Satu (Aiptu) Labora Sitorus menjadi semacam pembenaran stigma polisi korup. Kasus ini seolah menjadi peluru pamungkas menjatuhkan citra Polri. Namun di sisi lain, kasus ini bisa menjadi momentum perbaikan citra Polri.  

Terdapat setidaknya sejumlah syarat agar temuan rekening jumbo ini menjadi positif bagi insitusi Polri. Pertama, penanganan kasus ini harus transparan, cepat dan tegas. Kedua, Polri menunjukkan niat dan upaya bersih diri dengan upaya berkesinambungan melawan korupsi dan tidak pandang bulu. Ketiga, melengkapi instrumen yang memagari tindakan koruptif aparat.  

Terkuaknya rekening gendut Aiptu Labora berkat laporan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebelumnya, Labora diperiksa penyidik Polda Papua sebagai saksi terkait penyitaan satu juta liter solar di Sorong dan kasus penangkapan ribuan kubik kayu yang telah diamankan di Surabaya. Labora juga diduga terlibat dalam kasus penyelundupan minuman keras dan penangkapan dua kontainer kayu di Sorong.  

Apakah kasus ini akan menjadi perhatian aparat atau publik manakala PPATK tak melansir rekening gendut Labora? Upaya penyidik dalam menangani kasus ini patut dievaluasi, apakah sudah berjalan optimal atau belum.  

KPK telah mengungkap kasus yang melibatkan Irjen Djoko Susilo dalam pengadaan simulator SIM Korlantas Mabes Polri. Sementara apa yang terlihat dalam kasus Aiptu Labora adalah bisnis kayu dan BBM. Dua kasus tersebut sama-sama dugaan korupsi meski berlainan "ladang".

Yang   pertama dugaan korupsi dalam proyek yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Polri, yang kedua dugaan aparat menyalahgunakan jabatannya profesinya menjadi beking bisnis ilegal.  

Berkait dugaan beking bisnis ilegal ini, bukan tidak mungkin ada kasus-kasus lain di mana aparat terlibat dalam kegiatan peredaran narkotik dan obat berbahaya. Sejumlah kasus menunjukkan kerterlibatan aparat meski belum sampai membuat kaget dari sisi temuan jumlah uang, barang bukti, maupun korban.  

Setiap pikiran waras pasti memiliki persepsi sama, jangan tunggu ada temuan lebih dahsyat mengenai keterlibatan oknum aparat dalam bisnis ilegal. Jangan tunggu ada korban maupun kerugian lebih besar lagi.  

Kewaspadaan terhadap potensi keterlibatan oknum aparat ini harus diikuti dengan penanganan setiap kasus tanpa pandang bulu. Khusus pada kasus Aiptu Labora, keterkaitan oknum lain yang terlibat di dalamnya harus dilibas. Bila terbukti aliran dana dari bisnis kayu ilegal dan pasokan BBM ternyata masuk ke kantong-kantong oknum instansi lain, maka Polri maupun KPK jangan ragu menindak. Inilah yang dimaksud bahwa kasus Aiptu Labora adalah momentum pembuktian bahwa hukum menjangkau semua golongan. 

Sejalan dengan itu, Polri juga harus membuktikan bahwa kasus rekening gendut yang melibatkan para pimpinan yang lebih tinggi juga harus dikuak. Jangan ada kesan, karena hanya berpangkat Aiptu maka kasus Labora  dibuka lebar-lebar sementara yang menyangkut jenderal dipetieskan.

Dalam beberapa hal, upaya Polri memberantas korupsi patut diapresiasi. Kepolisian telah menanamkan budaya dan kesadaran antikorupsi kepada setiap aparatnya. Penanaman budaya ini sekurangnya telah dilakukan dengan mengeluarkan peraturan Kapolri yang memperbolehkan setiap bawahan melawan atasannya yang mengajak korupsi.  

Keefektifan maklumat Kapolri mengenai anak buah boleh melawan atasan yang mengajak korupsi memang belum terbukti. Bahkan, muncul suara miring, mana ada bawahan yang berani menolak perintah atasan atau melaporkannya dalam nuansa kerja ala komando. Namun, kita harus tetap punya harapan positif  bahwa maklumat Kapolri tersebut dapat menjadi pendorong setiap insan di jajaran Polri yang punya nurani antikorupsi.   

Publik juga tidak menutup mata bahwa jajaran Kepolisian telah memecat ratusan personelnya yang terlibat berbagai tindak kriminal termasuk korupsi. Polri juga telah menggandeng KPK guna pencegahan tindak pidana korupsi. Lebih jauh, harus ada ketegasan sejauh mana anggota Polri atau keluarganya boleh membuka usaha bisnis tanpa harus menjadikan jabatannya sebagai tameng untuk bisnisnya. Kesemuanya ini memang tidak bisa begitu saja membalik pandangan negatif terhadap Polri. Namun citra positif tak akan pernah terbangun bila tak ada langkah demi langkah perbaikan dari dalam tubuh Polri sendiri.


Kirim Komentar Anda

Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers. Five Filters recommends: 'You Say What You Like, Because They Like What You Say' - http://www.medialens.org/index.php/alerts/alert-archive/alerts-2013/731-you-say-what-you-like-because-they-like-what-you-say.html

Diposkan oleh iwan di 01.24  

0 komentar:

Poskan Komentar