“Direksi Minta Pemerintah Evaluasi Reposisi PGN - Republika Online”

Jumat, 12 April 2013

“Direksi Minta Pemerintah Evaluasi Reposisi PGN - Republika Online”


Direksi Minta Pemerintah Evaluasi Reposisi PGN - Republika Online

Posted: 12 Apr 2013 01:17 AM PDT

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk mengajukan evaluasi soal reposisi perusahaan tersebut ke pemerintah. BUMN ini meminta peninjauan ulang atas keputusan pemisahan bisnis trader (penjualan) dan transporter (pengangkutan) gas yang dibuat pemerintah.

"Kami tengah meminta evaluasi Dirjen Migas," kata Direktur Pengusahaan PGN Jobi Triananda saat ditemui, Jumat (12/4). Menurutnya, PGN menginginkan studi ulang, apakah kebijakan ini memang pilihan terbaik atau sebaliknya.

Kemungkinan tambahan biaya yang dijatuhkan pada pelanggan juga menjadi persoalan lain. Ini terjadi mengingat skema penyaluran gas lebih panjang dan menyebabkan iuaran angkut bertambah.

"Karena pemerintah terapkan undbundling (pemisahan) maka kami harus naikkan harga," jelasnya. Pemerintah juga harus mau menjelaskan ini ke pengusaha agar PGN tak terus disalahkan karena mahalnya harga gas ke hilir.

Tanpa pemisahan, biaya operasi yang dikeluarkan PGN hanya mencapai 342 juta dolar AS. Namun dengan pemisahan, akan ada tambahan biaya operasi sekitar 72,6 juta dolar AS atau menjadi 414 juta dolar AS.

Selain itu, soal kesiapan infrastruktur juga menjadi masalah lain. Berbeda dengan Indonesia yang minim sarana, reposisi dilakukan di luar negeri, setelah infrastruktur gas sudah terpenuhi.

"Di Turki misalnya waktunya sampai 10 tahun dan Perancis 15 tahun," katanya. PGN khawatir bila reposisi dilakukan sekarang pengembangan di wilayah timur akan terbengkalai akibat seluruh perusahaan gas baru bermain di wilayah yang telah mapan seperti Jawa dan Sumatera.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Edy Hermantoro menegaskan pembahasan masih dilakukan. "Kami masih menunggu hasil, kita tengah bahas," ujarnya pda ROL.

Pemerintah menargetkan reposisi PGN wajib dilaksanakan Oktober 2013. Bahkan jika melanggar PGN bakal diberi sanski. Reposisi PGN diatur dalam Permen  Nomor 19 tahun 2009 tentang kegiatan usaha gas bumi melalui pipa. Dimana trader gas, tak boleh menjadi transporter gas.

Dalam pasal 19 ayat 1 disebutkan  badan usaha pemegang izin usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa dilarang melakukan kegiatan usaha niaga gas bumi melalui pipa pada fasilitas pengangkutan gas bumi yang dimiliki dan atau dikuasainya.

Sedangkan di ayat 2 disebutkan  badan usaha pemegang izin usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa melakukan kegiatan usaha niaga gas bumi melalui pipa wajib membentuk badan usaha terpisah dan mempunyai izin usaha niaga gas bumi melalui pipa.

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers. Five Filters recommends: Jousting With Toothpicks - The Case For Challenging Corporate Journalism http://www.medialens.org/index.php/alerts/alert-archive/alerts-2013/719-jousting-with-toothpicks-the-case-for-challenging-corporate-journalism.html.

Diposkan oleh iwan di 01.36  

0 komentar:

Poskan Komentar