“Kadin Jangan Diadu Domba - BeritaSatu”

Senin, 25 Februari 2013

“Kadin Jangan Diadu Domba - BeritaSatu”


Kadin Jangan Diadu Domba - BeritaSatu

Posted: 25 Feb 2013 12:33 AM PST

Jakarta - Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Adiningsih meminta agar organisasi yang mewadahi dunia usaha, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) jangan diadu domba seperti yang terjadi pada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Dualisme Kadin hanya akan memberikan ketidakpastian dunia usaha yang berdampak buruk pada pembangunan perekonomian nasional.

"Bagaimana dunia usaha dan ekonomi Indonesia bisa bergerak kalau Kadin terpecah?," tegas Sri ketika dihubungi, seperti dalam surat elektronik yang diterima, Senin (25/02).

Menurut Sri, bagaimanapun juga organisasi yang menaungi para pengusaha tersebut memiliki tanggung jawab besar sebagai mitra pemerintah dalam menjaga kelangsungan dunia usaha dan menggerakkan ekonomi daerah maupun nasional.

Untuk itu, lanjut Sri, kontinuitas, solidaritas serta stabilitas Kadin harus tetap terjaga. "Friksi internal yang tengah menghinggapi Kadin hendaknya dapat diselesaikan secara internal sesuai mekanisme dalam AD/ART. Jangan sampai masalah ini diseret ke ranah politik," imbau Sri.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Kadin telah melakukan perubahan struktur kepengurusan dari semula berjumlah 21 jabatan menjadi 36 jabatan. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan mengoptimalkan kinerja organisasi. Langkah tersebut kemudian memunculkan desakan dilakukannya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) oleh sejumlah pengurus daerah dan asosiasi. Bahkan Ketua Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta Nur Achmad Affandi sempat mendirikan organisasi tandingan dalam bentuk Forum Kadin Provinsi Se-Indonesia.

Namun yang bersangkutan akhirnya dipecat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kadin Indonesia dengan nomor SKEP/012/DP/II/2012 karena dinilai memiliki keterkaitan dengan kepentingan politik 2014 yang notabene bukan merupakan agenda utama Kadin.

Permintaan pemecatan Nur Achmad datang dari Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta Sukamto lantaran anggota Kadin di kawasan Yogyakarta mencium adanya gelagat tidak baik dari pembentukan Kadin tandingan tersebut.

Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto memaklumi usulan munaslub tersebut sebagai bentuk kurangnya pemahaman yang menyeluruh terhadap upaya Kadin melakukan agenda reformasi. Untuk itu, pihaknya telah menugaskan sejumlah anggota untuk secara khusus mensosialisasikan kembali alasan dilakukannya perubahan struktur organisasi dimaksud.

"Sosialisasi akan dilakukan kepada seluruh elemen Kadin. Sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah, kami memerlukan sebuah iklim organisasi dunia usaha yang bebas dari kepentingan luar organisasi, khususnya dunia politik," jelas Suryo.

Senada dengan Suryo, Ketua Kadin Provinsi Jawa Barat Suryamal Sutisno memandang riak-riak kecil yang muncul disebabkan karena sebagian kecil Kadin Daerah (Kadinda) dan beberapa asosiasi yang sulit menerima langkah reformasi dan depolitisasi Kadin. Program depolitisasi Kadin, menurutnya mulai mendapat serangan dari kepentingan politik dari luar organisasi. "Usulan munaslub ini hanyalah upaya untuk memecah belah Kadin. Isu ini hanya bergerak di sekelompok kecil saja. Tidak mencerminkan Kadin secara keseluruhan," ujar Sutisno.

Orang Dalam
Ketua Dewan Penasihat Kadin Fahmi Idris melihat desakan Munaslab sebagai upaya sarat muatan politik untuk mengadu-domba berbagai kepentingan di dalam struktur keanggotaan Kadin. Ia menduga gerakan ini dimotori oleh pihak tertentu di dalam organisasi tersebut.

"Kalau ada desakan Munaslub, pastilah ada kaitannya dengan politik 2014. Sangat diduga kuat ini digerakkan oleh orang dalam Kadin yang mempunyai kepentingan untuk 2014," jelas Fahmi.

Fahmi menilai, mekanisme Munaslub untuk menyelesaikan sejumlah ketidaksepakatan sejumlah pihak terhadap Kadin pusat sebagai solusi yang janggal. Apalagi, menurutnya, dalam organisasi bisnis mekanisme demikian tidak dikenal. Untuk itu, Fahmi mewakili Dewan Penasihat Kadin secara tegas menolak usulan Munaslub sebagai mekanisme penyelesaian masalah.

"Dewan Penasihat Kadin jelas menolak adanya munaslub. Kadin itu kan organisasi bisnis dan tidak ada yang namanya munaslub dalam organisasi bisnis. Kalau ada perselisihan bisnis ya diselesaikan lewat perundingan. Munaslub itu mekanisme partai politik," tegasnya.

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers. Five Filters recommends: Eyes Like Blank Discs - The Guardian's Steven Poole On George Orwell's Politics And The English Language.

Diposkan oleh iwan di 01.17  

0 komentar:

Poskan Komentar