“DPR Desak SKSP Migas Realisasikan Jatah Saham Daerah - BeritaSatu”

Rabu, 09 Januari 2013

“DPR Desak SKSP Migas Realisasikan Jatah Saham Daerah - BeritaSatu”


DPR Desak SKSP Migas Realisasikan Jatah Saham Daerah - BeritaSatu

Posted: 09 Jan 2013 12:32 AM PST

Ilustrasi kilang minyak

Ilustrasi kilang minyak (sumber: Antara)

Semua kendala yang dihadapi BP Migas harus bisa segera diselesaikan oleh SKSP Migas.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) didesak untuk melaksanakan tugas yang belum diselesaikan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP  Migas).

Salah satunya adalah pembagian saham Participating Interest (PI) hak sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda).
 
Ketua Komisi Energi dan Pertambangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sutan Bhatoegana, tak menolak fakta bahwa hingga saat ini nasib sejumlah jatah PI untuk Pemda masih terkatung-katung.

Sebagai contoh jatah saham PI Pemda Sumenep, di Madura, Jawa Timur, yang seharusnya sudah mendapatkan jatah dari Blok Kangean. Hak PI tersebut sebenarnya hampir dieksekusi saat BP Migas masih aktif, namun tertunda karena lembaga itu keburu dibubarkan.
 
Kini, kata Sutan, tugas demikian seharusnya dilaksanakan SKSP Migas, lembaga di bawah Kementerian ESDM pengganti BP Migas. "SKSP Migas harus lebih baik dan cekatan daripada BP Migas," kata Sutan di Jakarta, Rabu (9/1).
 
Dia mengatakan, semua kendala yang dihadapi BP Migas harus bisa segera diselesaikan oleh SKSP Migas. "Termasuk soal PI yang telah memenuhi ketentuan dan syarat-syaratnya," tegas Politisi Partai Demokrat itu.
 
Beberapa masalah terkait hak PI daerah yang muncul adalah Pemda Bangkalan berkepentingan dengan kepemilikan saham di Blok West Madura Offshore, dan Pemda Sumenep mengincar kepemilikan saham untuk pengelolaan Blok Kangean dan Madura Straits.

Kedua pemda itu mengincar 10 persen saham dari masing-masing blok sebagaimana diatur PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas.
 
Blok Kangean yang kini dioperasikan Kangean Energy Indonesia Limited  Ltd, 50 persen sahamnya dimiliki oleh PT Energy Mega Persada Tbk, perusahaan afiliasi grup Bakrie.
 
Isu yang beredar, penanganan PI menjadi lamban karena dalam mendapatkan PI, Pemprov Jatim menggandeng pihak swasta yang notabene juga merupakan perusahaan Bakrie.

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers. Five Filters recommends: Gaza Blitz - Turmoil And Tragicomedy At The BBC.

Diposkan oleh iwan di 01.20  

0 komentar:

Poskan Komentar