“EDITORIAL BISNIS: Pekerja Senyum, Pengusaha Untung”

Selasa, 17 Juli 2012

“EDITORIAL BISNIS: Pekerja Senyum, Pengusaha Untung”


EDITORIAL BISNIS: Pekerja Senyum, Pengusaha Untung

Posted: 16 Jul 2012 11:06 PM PDT

Pekan lalu Jakarta kembali digoyang aksi unjuk rasa ribuan pekerja yang menuntut pemerintah untuk melakukan perbaikan peraturan ketenagakerjaan. Pada ujungnya perbaikan peraturan tersebut untuk perbaikan kesejahteraan para tenaga kerja.

Dari aksi tersebut setidaknya ada dua masalah yang menjadi pokok persoalan. Pertama, masalah alih daya (outsourcing) tenaga kerja serta kedua, soal penetapan standar kebutuhan hidup layak.

Masalah alih daya selalu menjadi hal yang dipersoalkan dalam hubungan ketenagakerjaan.

Dari kacamata pengusaha, alih daya menjadi salah satu upaya untuk mengefisienkan kegiatan usaha dengan menyerahkan pengerjaan kegiatan usaha non-inti kepada pihak ketiga.

Namun dari sisi pekerja, khususnya para pekerja outsourcing, sistem tersebut dianggap merugikan karena tidak memberikan kepastian kesejahteraan.
Oleh karena itu para pekerja getol menuntut dihapuskannya sistem alih daya dari Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Terhadap soal outsourcing ini, pemerintah sendiri telah menegaskan penerapan alih daya hanya diperbolehkan apabila sesuai dengan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama ketentuan Pasal 64 sampai Pasal 66. Bila melanggar ketentuan tersebut dan tidak sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, maka harus dibatalkan serta dilarang.

Persoalannya, apakah perusahaan pengerah tenaga kerja alih daya benar-benar telah menerapkan ketentuan tersebut dalam usahanya.

Inilah yang harus menjadi PR bagi Kemenakertrans untuk memastikannya. Saat masalah alih daya ini belum tuntas, muncul soal penetapan standar kebutuhan hidup layak yang hingga sekarang masih menjadi polemik.

Pengusaha maupun serikat pekerja sama-sama keberatan dan memprotes kebijakan pemerintah soal itu meski dengan alasan yang berbeda. Lewat Peraturan Menakertrans No.13/PER/VII/2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan. Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, jumlah komponen kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja ditambah dari 46 menjadi 60 item.

Berdasarkan perhitungan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), tambahan item KHL itu jika dirupiahkan hanya bernilai sekitar Rp48.000. Jelas para pekerja memprotes karena dianggap terlalu kecil.


Apalagi sejumlah item komponen KHL yang dihitung tersebut lebih banyak terkait dengan kebutuhan hidup riil pekerja lajang dan minim pengalaman. Harus diakui upah pekerja memang jauh dari ketentuan KHL, bahkan ada yang masih di bawah upah minimum provinsi atau kabupaten/kota.

Di sisi lain, kalangan pengusaha berkeberatan karena dalam permenakertrans tersebut tidak disisipkan pasal atau ketentuan yang mengatur tentang tingkat produktivitas minimum dalam penentuan upah. Argumennya, bila pekerja tidak memenuhi produktivitas minimum, maka yang bersangkutan hanya berhak menerima upah di bawah ketentuan minimum.

Memang, aspirasi pekerja dan pengusaha sepertinya selalu bertabrakan, seolah-olah tidak bisa bertemu. Di sinilah fungsi seorang menteri tenaga kerja yang bisa menjembatani dan mengayomi kedua pihak tersebut.


Peraturan Menakertrans No.13/PER/VII/2012 yang menjadi salah satu persoalan tentunya bukan aturan yang tidak bisa direvisi, terlebih bila dalam implementasinya malah merugikan banyak pihak.

Ada baiknya pemerintah segera mencari jalan keluar terbaik atas perdebatan yang mewarnai Permenakertrans No 13/2012. Selaku wasit, pemerintah harus bisa mengambil jalan tengah yang bisa diterima pekerja maupun pengusaha.

    
 

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers. Five Filters recommends: Incinerating Assange - The Liberal Media Go To Work.

Diposkan oleh iwan di 01.26  

0 komentar:

Poskan Komentar